Pemerintah menegaskan tidak ada larangan bagi warga dalam menggunakan minyak goreng curah untuk keperluan memasak sehari-hari.

Pemerintah hanya mengatur kalangan pengusaha agar mereka segera mengisi pasar dengan minyak goreng kemasan sederhana yang harganya tak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp11.000 per liter.

Kebijakan ini bertujuan melindungi umat dan konsumen dari produk pangan yang tersedia karena terjamin kehalalan dan kehigienisannya.

“Pemerintah masih tetap memberikan kesempatan untuk penggunaan minyak goreng curah, juga mempersilakan masyarakat yang masih mempergunakan minyak curah,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.

Ditegaskannya, tidak akan ada penarikan minyak curah dari pasaran. Yang sebenarnya diserukan, lanjut Enggartiasto, ialah agar konsumen lebih cerdas memilih minyak goreng yang terjamin kehalalannya, kehigienisannya, dan juga kandungan gizinya.

Selama ini pendistribusian minyak goreng curah dilakukan dengan menggunakan mobil tangki yang kemudian dituangkan di drum-drum di pasar sehingga rentan terkontaminasi air serta binatang.

Ditambah lagi penjualannya kerap menggunakan plastik pembungkus tanpa merek sehingga tak banyak konsumen yang bisa membedakan minyak goreng curah dari pabrikan dengan minyak jelantah (minyak goreng bekas pakai) yang dimurnikan warnanya.

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tahuid Saadi di kesempatan berbeda menyatakan memahami langkah pemerintah menyetop peredaran minyak curah di pasaran ialah untuk melindungi masyarakat. Unsur halal pun diamininya kerap tak terjelaskan dari minyak goreng curah yang tanpa ada kemasannya.

Meski demikian, langkah tersebut harus disertai kebijakan pemberian insentif kepada pedagang kecil. MUI berharap harga minyak goreng kemasan bisa dijangkau masyarakat kecil sekalipun. Pihaknya khawatir, jika minyak goreng kemasan mahal, kebijakan itu akan berdampak pada pedagang kecil.

Source : medcom